Soal Status Al-Quds, Indonesia Tak Boleh Diam

Publikasi: Rabu, 17 Rabiul Awwal 1439 H / 6 Desember 2017 20:49 WIB

Foto: Pengamat politik internasional, Arya Sandhiyudha.

(mtf-online.com), Jakarta – Amerika Serikat berencana mengakui Yerusalem (Kota Al-Quds) menjadi ibu kota Israel. Dalam hal ini, pengamat politik internasional Arya Sandhiyudha menilai sebuah kemunduran bagi Palestina jika ide benar-benar terjadi. Menurtunya, Indonesia tidak boleh.

“Apabila ini benar terjadi maka akan menjadi kemunduran luar biasa bagi upaya kemerdekaan Palestina. Indonesia, tidak patut bungkam sebab telah menjadi fatsoen kita untuk terus berdiri menantang penjajahan Israel. Sebagaimana founding fathers kita telah gaungkan dan tanamkan,” kata Arya melalui rilis yang diterima Kiblat.net, Rabu (06/12/2017).

Menurut Arya, sikap AS dan pernyataan Presidennya, Donald Trump sangat memprihatinkan. Ia pun menyebut, ide AS untuk menjadi Al-Quds sebagai ibu kota Israel adalah kesalahan fatal dan bertentangan dengan kesepakatan internasional, resolusi PBB dan fakta sejarah.

Direktur Eksekutif MaCDIS ini menyatakan bahwa langkah politik seperti itu dinilai akan merusak semua upaya perdamaian dan memicu ketegangan dan konflik baru.

“Indonesia harus mengirimkan pesan agar pemerintah AS segera menghindari kesalahan ini. Mempertahankan status quo Yerusalem (Al-Quds) dan Haram al-Sharif sebagai milik bersama secara internasional sangat penting bagi semua pihak, keberlangsungan perdamaian bagi anak segala bangsa,” ungkap WNI pertama penerima Doktor Bidang Hubungan Internasional dari kampus Turki tersebut.

Arya melihat bahwa Presiden Jokowi dapat memanfaatkan kedekatannya dengan banyak pemimpin dunia untuk menegaskan pentingnya pembentukan sebuah negara Palestina yang berdaulat dengan Yerusalem timur sebagai ibukotanya dan pelestarian status Yerusalem dan Haram al-Sharif untuk perdamaian dan keamanan. (rahman/kiblat)