HTI Dibubarkan, Din: Pemerintah Juga Harus Bubarkan Komunisme dan Liberalisme

Publikasi: Kamis, 3 Zulqa'dah 1438 H / 27 Juli 2017 21:40 WIB

(mtf-online.com), Jakarta- Mantan Ketua PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin meminta pemerintah tidak tebang pilih dalam menerapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) no 2 tahun 2017. Ia menegaskan, banyak ideologi dari luar yang harus diberantas pemerintah.

“Pemerintah juga harus membubarkan komunisme, liberalisme, yang semua itu bertentangan dengan Pancasila. Ini semua jangan sampai menimbulkan kesan ketidakadilan seolah Perppu itu hanya untuk membidik ormas Islam tertentu,” katanya kepada Kiblat.net di Balai Sarbini, Jakarta pada Rabu (26/07).

“Padahal pelanggar Pancasila itu banyak termasuk isme-isme yang datang dari luar. Itu kalau mau konsekuen,” sambungnya.

Din juga mengatakan bahwa negara ini menjadi kacau balau karena meninggalkan pancasila itu sendiri. Menurutnya, sistem politik kita tidak sesuai dengan sila keempat, sistem ekonomi kita tidak sesuai sila kelima.

“Kalau mau sungguh sungguh menegakkan Pancasila, tegakkan Pancasila secara sejati. Karena justru banyak pelanggaran termasuk oleh pemerintah sendiri,” ucapnya.

Ia juga mengingatkan kepada pemerintah untuk tidak eksesif. Ia menilai, tindakan eksesif tidak akan membawa kerukunan.

“Kerukunan di masyarakat majemuk yang Bhineka Tunggal Ika tidak akan tegak tanpa keadilan. Ketidakadilan itu akan dilawan,” tukasnya. (saef/kiblat)