DPR: Jika Negara Perlukan Dana Haji, Minta Persetujuan Jemaah Dulu

Publikasi: Selasa, 8 Zulqa'dah 1438 H / 1 Agustus 2017 20:59 WIB

Foto: Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher (peci hitam/foto: M. Jundii)

(mtf-online.com), Jakarta – Soal wacana investasi dana haji untuk infrastruktur, Ketua Komisi VIII, Ali Taher menganjurkan kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk berkomunikasi terlebih dahulu dengan tokoh-tokoh Islam. Pemerintah pun harus minta izin kepada jemaah haji sebelum menggunakan dana itu.

“Saya kira, BPKH perlu mengundang tokoh-tokoh Islam seperti NU, Muhammadiyah, Persis dan lain-lain sebelum menjalankan amanahnya,” kata Ali Taher di Gedung Nusantara 3, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa, (01/08).

Anjurkan itu diungkapkannya karena persoalan dana haji telah jadi bahan pembicaraan di masyarakat secara luas. Dengan mengundang tokoh-tokoh Islam, Ali melanjutkan, diharapkan ada jalan keluar yang tepat dalam menangani masalah tersebut.

Terlebih, karena dana yang akan digunakan tersebut adalah milik jamaah. Maka, BPKH diharapkan bisa menjaganya dengan baik. “Kan dana itu dari jamaah untuk jamaah, dan dana itu kan untuk berangkat haji jamaah,” tuturnya.

Ali pun meminta pemerintah mempertimbanagkan kembali rencaana penggunaan dana haji untuk investasi infrastruktur. Menurutnya, jika pemerintah memang menggunakan dana tersebut harus ada persetujuan terlebih dahulu dengan jemaah calon haji.

“Jika negara sedang memerlukan dana tersebut, setidaknya ada persetujuan dulu kan, akad gitu,” tandasnya. (saef/kiblat)